Nasional

Pengamat Sebut Kehadiran Menkumham di Konferensi Pers PDIP Bukti Oligarki Partai Krisis Etika Publik

Kehadiran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam konferensi pers PDI Perjuangan terkait kasus OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuai polemik. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai oligarki partai yang menguasai pemerintahan Indonesia tengah menghadapi krisis etika publik. Abdul mengatakan oligarki partai cenderung tak bisa membedakan kedudukannya sebagai bagian partai atau pemerintahan yang sepenuhnya digaji oleh uang negara yang berasal dari rakyat.

"Jadi etika membedakan fungsi publiknya yang seharusnya melayani rakyat dengan kedudukannya sebagai pengurus partai. Dengan mencampuradukkan peran peran ini jelas jelas sudah tidak punya, bahkan menginjak nginjak etika," imbuhnya. Abdul menilai bukan hanya menteri saja yang menyalahgunakan perannya demi kepentingan diri sendiri. Ia mencontohkan seorang advokat yang terjun menjadi wakil rakyat di Senayan pun tak berbeda jauh.

Menurutnya, jabatan publik yang digaji oleh rakyat kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Lebih lanjut, Abdul menegaskan kehadiran Yasonna dalam konferensi pers PDIP harus direspons dengan membawa masalah tersebut ke dewan etik dan kehormatan pemerintahan. "Menkumham harus dibawa ke dewan etik dan kehormatan pemerintahan, harus ada sanksi jika Pak Presiden tidak memberhentikannya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, kehadiran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam konferensi pers PDI Perjuangan terkait kasus OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai dapat berdampak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kehadiran Yasonna layak dipertanyakan mengingat dirinya masih tercatat sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Ray juga mengatakan Jokowi dapat terdampak lantaran seluruh kegiatan anggota kabinet sudah merupakan sepengetahuan presiden.

"Oleh karenanya, kehadiran Menkumham dalam acara ini dapat juga mengundang pandangan masyarakat bahwa Presiden memberi izin atas aktivitas Menkumham dalam advokasi hukum PDIP," kata dia. Menurutnya, atas kejadian tersebut tentu akan muncul kekhawatiran yang kuat bahwa proses hukum tidak dijalankan dengan azas keadilan. Jokowi selaku presiden, kata dia, diminta untuk menjaga netralitas anggota kabinetnya dalam setiap upaya penegakan hukum.

Sehingga seluruh anggota kabinet bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. "Kenyataan ini makin menegaskan dibutuhkannya sikap presiden agar memastikan anggota kabinetnya bersikap profesional. Saat yang bersangkutan dilantik sebagai anggota kabinet, saat yang sama ia menjadi milik warga Indonesia dan bekerja untuk seluruh warga Indonesia. Prinsip prinsip seperti ini sebaiknya tetap dan makin diperkuat oleh presiden," pungkasnya.

Baca Berita Lain

Politik Saya Seperti Makan Kacang Sangrai Siti Nur Azizah

Adinda Sherlina

Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Petir Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota Sabtu 28 Desember 2019

Adinda Sherlina

Perencana Keuangan hingga Auditor Ekonom Peluang & Prospek Kerja Jurusan Ekonomi Pembangunan

Adinda Sherlina

Presiden Jokowi Ternyata Sudah Beberapa Kali Peringatkan Menteri Soal Kinerja

Adinda Sherlina

Lebih Berbobot & Dikontrol Ketat Passing Grade & Jumlah Soal SKD CPNS 2019 Berbeda Dibanding 2018

Adinda Sherlina

Kebijakan Menag Tak Bertentangan Dengan Islam & HAM Soal Pelarangan Cadar Muhammadiyah

Adinda Sherlina

Cek Namamu di Sini! Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 DPR & MPR RI

Adinda Sherlina

Total Pasien Positif Corona Mencapai 450 Orang Hari Ini Sabtu 21 Maret 2020

Adinda Sherlina

Salah Satunya Diduga Plagiat Dua Calon Hakim Tidak Lolos Seleksi di DPR

Adinda Sherlina

Leave a Comment