Nasional

Berdampak Rugikan Banyak Pihak Aria Bima Tanggapi soal Kasus Jiwasraya

Kasus dugaan korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu menuturkan kasus tersebut berdampak terhadap kerugian banyak pihak. Komivi VI lantas mengusulkan agar dilakukan pencekalan sementara sampai masalah tersebut tuntas.

Erick Thohir menyebut Jiwasraya memiliki kompleksitas yang panjang. Untuk menangani kompleksitas yang panjang itu, ia akan melakukan tiga hal, apa saja? Pertama, Erick Thohir menuturkan akan mengkonsolidasi asuransi yang ada di Indonesia.

"Supaya punya cash flow yang positif, bisa membantu Jiwasraya. Itu harus. Ini komitmen," tuturnya. Ia juga menegaskan, apabila hanya dari Jiwasraya saja sudah berat. "Tapi bagaimana dengan holding yang baru ini, kami bisa menjadi membantu," jelasnya.

Kedua, Erick menegaskan untuk bisa membedakan investasi bodong dengan yang benar benar salah investasi. "Kalau yang bodong ya harus ada proses hukum. Harus, siapapun," tegasnya. Ketiga, yang terakhir, Erick Thohir meminta adanya payung hukum yang jelas mengenai asuransi yang belum pernah ada.

"Ini, proses ini tiga tiganya harus dijalankan bersama sama," terangnya. Erick Thohirtanggapi dugaan korupsi atau fraud pada pengelolaan dana investasi AsuransiJiwasraya. Kabar terbaru, pembayaran klaim atau polis asuransi masih tertunda.

"Saya berusaha maksimal, berbuat yang terbaik untuk Jiwasraya sehat kembali," tuturnya. Setelah menuturkan hal tersebut, Erick kembali diberondong pertanyaan oleh tuan rumah Mata Najwa tersebut. "Ini bagian daripada konsolidasi, holding agar Jiwasraya sehat," terang Erick Thohir.

Tak puas mendengar jawaban tersebut, Najwa Shihab kembali meminta jawaban Erick Thohir terkait apakah ada jaminan untuk nasabah yang meminta klaim asuransi Jiwasraya. "Harus cari jalan. Ini bagian tanggung jawab moral bersama," tegasnya. Erick menambahkan, yang penting untuk diketahui adalah banyak kasus di BUMN sudah berjalan puluhan tahun.

"Yang penting, hari ini, kami dikasih kesempatan memperbaiki," jelasnya. Dilansir , Kementerian BUMN mengindikasikan adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya telah meminta Kejagung untuk menindaklanjuti dugaan korupsi atau fraud yang terjadi pada masa manajemen Jiwasraya terdahulu.

“Tentu kalau ada indikasi tindak pidana korupsi atau fraud di masa lalu, pastikan kami akan laporkan. Kami sudah berbicara dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi, dan membuktikan apakah (manajemen) lama melakukan fraud atau penggelapan atau korupsi,” kata Kartika di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sementara itu, berdasarkan rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada 7 November lalu, pangkal masalah Jiwasraya adalah terbitnya produk saving plan tahun 2013 2018 yang menawarkan return garansi 9 13 persen per tahun. Demi mengejar return tersebut, manajemen Jiwasraya waktu itu menempatkan dana investasi ke saham dan reksadana. Celakanya, mereka berinvestasi serampangan dan diduga terjadi rekayasa harga saham.

Akibatnya, aset investasi Jiwasraya tidak memiliki nilai. Begitu saving plan jatuh tempo, Jiwasraya tak bisa membayar. Asuransi BUMN tersebut membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan, yakni 120 persen. Berdasarkan salinan RDP yang dibacakan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, ada empat alternatif penyelamatan Jiwasraya.

Pertama, mencari strategic partner yang dapat menghasilkan dana Rp 5 triliun. Kedua, holding asuransi senilai Rp 7 triliun. Ketiga, skema finansial reasuransi senilai Rp 1 triliun.

Keempat, sumber dana lain dari pemegang saham Rp 19,89 triliun.

Baca Berita Lain

BNPB Usul Berlakukan PSBB di Seluruh Pulau Jawa

Adinda Sherlina

Dari Dubai, Prabowo Lanjutkan Perjalanan ke Swiss dan Jerman

Adinda Sherlina

ICMI Harap Wapres Ma’ruf Keliling Kampus Perkuat Budaya Ilmiah Bahas Penanganan Radikalisme

Adinda Sherlina

Lowongan BUMN Perum Perumnas, Pendidikan Minimal Sarjana Buka hingga 18 Juli 2019

Adinda Sherlina

Memang Betul Itu Setelah Kita Baca Beda Fachrul Razi Sebut AD/ART FPI Beda dengan HTI

Adinda Sherlina

Kejaksaan Agung Periksa Mantan Direktur penting BEI Erry Firmansyah Sebagai Saksi Kasus Jiwasraya

Adinda Sherlina

Erupsi Gunung Anak Krakatau Tidak Memicu Tsunami BMKG

Adinda Sherlina

Berikut ketentuan hingga Cara Daftarnya Kartu Prakerja Buka Pendaftaran dari Awal April 2020

Adinda Sherlina

3 Juni 2020 Materi TVRI SD Kelas 4-6 Rabu Jawaban Soal Sejarah Berdirinya Museum Nasional

Adinda Sherlina

Leave a Comment